Update
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) mengembangkan pendekatan pembelajaran berbasis produksi barang atau jasa untuk diterapkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Wikan Sakarinto mengatakan, Indonesia memiliki 98 kawasan industri, tetapi baru dua yang membangun SMK di kawasannya.
“Kita ingin mereplikasi ke-96 yang lain. Oleh karena itu, kami ke sini karena kita ingin gali, kita ekstrak konsepnya agar menjadi suatu panduan yang akan kita bagikan ke kawasan industri lain. Ini yang disebut link and match, ” ucapnya ketika mengunjungi SMK Mitra Industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi (12/8/2020).
Selepas kunjungan ini, Wikan akan melanjutkan koordinasi dengan instansi terkait supaya rencana pembangunan SMK di kawasan industri dapat segera terealisasi. Sebelumnya, dengan aturan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dari 100% lahan di kawasan industri, 70% digunakan untuk kegiatan industri dan 30% sisanya dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana atau fasilitas umum (fasum).
Saat ini Kemendikbud juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penyusunan regulasi yang menarik bagi industri.
“Kita revisi undang-undangnya, Kemendikbud akan komunikasi dengan industri dan Kemenperin, kita cari solusinya, dan roadshow akan terus dilakukan. Karena, jika pada akhirnya setiap kawasan industri memiliki satu SMK, dan setiap SMK membina 10 SMK di sekitarnya dan saling beraliansi, mestinya Indonesia miliki hampir 1.000 SMK yang seperti ini, ” imbuhnya.
Dirjen Wikan kembali mengingatkan, bahwa salah satu faktor utama penunjang keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi.
SMK Mitra Industri
SMK Mitra Industri MM 2100 Bekasi mulai beroperasi sejak tahun 2012. SMK ini memiliki misi untuk menghadirkan siswa sesuai dengan kebutuhan industri dan berjiwa wirausaha. Didukung oleh perusahaan di Kawasan Industri MM 2100, sekolah ini bertekad menjadikan lulusannya langsung bisa diserap oleh dunia usaha dan industri.
Kepala Sekolah SMK Mitra Industri MM 2100, Lispiyatmini mengatakan, syarat kelulusan di sekolahnya mencakup tiga aspek yaitu penguasaan terhadap pengetahuan 20%, keterampilan 30%, dan perilaku (attitude) 50%.
Ada lima nilai utama yang dijunjung sekolah yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, kerja sama, dan peduli. Menerapkan sistem pendidikan terpadu link and match dengan kebutuhan industri dan berbasis kompetensi yang berfikus pada sikap positif, sekolah menjaga komunikasi dengan orang tua, sekolah dan siswa secara intens.
“Ketika ditanya, mayoritas HRD di perusahaan menginginkan SDM yang memiliki attitude. Jika siswa sudah memiliki hal itu, kita tinggal isi dia dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, ” ujar Lispiyatmini.
Oleh karena itu menurut Kepala SMK Mitra Industri MM 2100, faktor penunjang keberhasilan link and match adalah sekolah harus merancang sejak awal kriteria calon peserta didik yang akan diterima. Berdasarkan pengalamannya, setelah mendapatkan calon siswa yang memiliki passion tinggi untuk belajar di SMK, selanjutnya dibutuhkan komitmen industri dalam mewujudkan kurikulum yang digagas bersama sekolah.
“Lahirnya SMK ini diprakarsai oleh praktisi HRD sebagai volunteer dalam menjawab tantangan dan kebutuhan tenaga kerja di industri, itulah yang menempatkan SMK ini sebagai mitra bagi DUDI, ” ungkap Lispiyatmini.
Sejak awal berdiri, SMK Mitra Industri MM 2100 telah menjalin kolaborasi dengan dunia industri dalam hal penyusunan dan pengembangan kurikulum, praktik kerja dan teaching factory, penerapan budaya industri di sekolah, uji kompetensi siswa, pendanaan, pengadaan sarana pendidikan, penguatan kompetensi guru serta perekrutan pemagangan siswa. Setiap tahunnya, SMK ini meluluskan 500-800 siswa.
“Dalam hal penyerapan lulusan, sebanyak 73% diserap ke DUDI, 16% melanjutkan ke jenjang kuliah, 11% magang di Jepang, dan 2% bekerja sambil kuliah di Jerman. Selain itu, guru-guru kami dihargai secara profesional. Kami berikan mereka upah yang sesuai UMK (upah minimum kabupaten), promosi, tunjangan yang layak, serta pengembangan kompetensi dan studi eksekusi untuk meningkatkan mutu pendidikan, ” pungkas Kepala Sekolah Lispiyatmini. (***)
