Kemendikbud Atur Kebijakan Dana BOS untuk Alat Online Sekolah

SURABAYA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang mengatur kebijakan memperbolehkan penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian peralatan atau piranti proses pembelajaran melalui online.

Baca juga: Kafilah MTQ Pangkep Ikut TC , Pemantapan Hadapi MTQ ke-33 Sulsel di Takalar

Djoko Saryono, Tim Konseptor Penguatan Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, peralatan digital untuk membantu mempermudah proses belajar mengajar secara online selama masa persiapan menuju New Normal.

Baca juga: Pelamar Guru PPPK Diminta Tuntaskan Pendaftaran di Aplikasi SSCASN

"Dulu dana BOS untuk honor pelatihan, sekarang boleh digunakan untuk beli pulsa, siswa juga boleh diberi bantuan, Dana BOS juga bisa untuk pembelian piranti digital sekolah untuk menunjang sistem online, " ujar dia, saat memeberikan pengarahan dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan jelang masa New Normal yang diselenggarakan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jumat (26/06/2020).

Baca juga: Koster Perkenalkan Konsep Ekonomi Kerthi Bali di Side Event G20 Indonesia

Disampaikan, proses pendidikan secara online saat ini lagi semarak, sangat penting dan merupakan bagian dari adaptasi dunia pendidikan dengan keadaan saat ini. Namun pihaknya belum melakukan survei sekolah di seluruh Indonesia terkait kepemilikan perlengkapan online untuk menunjang proses pendidikan.

Baca juga: Pj Gubernur Luncurkan Dua Unit Bus Gratis Trans Sulsel

Sistem online juga bisa digunakan untuk melakukan presensi siswa. Bisa saja pihak sekolah mengharuskan semua siswa mempunyai akun sehingga pihak sekolah bisa melakukan presensi kehadiran melalui online.

Baca juga: Pembukaan MTQ ke XXXIII Tingkat Kabupaten Pangkep, Bupati Muhammad Yusran Lalogau: Tingkatkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan di Lingkup Masyarakat

Selain itu, pada tahun ajaran baru nanti, pihaknya tetap memberikan wewenang penuh pada daerah masing-masing untuk memperbolehkan proses pembelajaran tatap muka dan tidak harus menuntaskan kurikulum.

“Belajar dan Pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga sekolah selaku pemangku kepentingan, jika pihak sekolah setuju, komite sekolah setuju tapi orang tua tidak setuju, maka tidak bisa dilakukan belajar tatap muka, harus ada harmoni bersama-sama, ” kata dia.

Menurut dia, saat ini pemerintah sedang berbenah untuk merumuskan dan melakukan penyederhanaan standar pendidikan dengan mempertajam visi. Hal ini dilakukan karena pemerintah saat ini menghadapi tiga perubahan besar, Covid-19, revolusi industri 4.0, dan kepercayaan institusi pendidikan karena revolusi industri. (***)

Baca juga: HUT Kabupaten Pangkep ke-64, Bupati Muhammad Yusran Lalogau Ajak Masyarakat Teruskan Perjuangan Bergerak Bersama Tingkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan.