Penyusunan Rencana Kerja 2019, Musrenbang Polda Gorontalo Hadirkan BAPPEDA dan Kanwil DJPB

INDONESIASATU.CO.ID:

Wartagorontalo.com : Gorontalo - (17/2) Kepolisian Daerah Propinsi Gorontalo mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang di buka oleh Kapolda, Brigjen.Pol. Drs. Rahmad Fudail MH pada pagi harinya. Adapun peserta adalah Kasatker dan Bagian Perencanaan seluruh Satuan Kerja lingkup Polda Gorontalo. Pade Sesi Kedua dihadirkan pembicara,Kepala Biro Perencanaan Polda Gorontalo, Kepala Kanwil DJPB Propinsi Gorontalo, serta Kepala Bapeda Propinsi Gorontalo, dan di pandu oleh moderator dari Mimoza TV. Karorena Polda, Kombes.Pol. Drs Budi Meidiyanto, SIK, MH, menyampaikan proses penganggaran sampai dengan turunnya pagu indikatif  dan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta program strategis yang di amanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Polri. Kombes.Pol. Budi Meidiyanto, SIK,MH, menegaskan ada pekerjaan  yang harus dipersiapkan alokasi dana nya terkait pengamanan Pilpres tahun 2019, dimana tahapan pelaksanaan sudah dimulai pada tahun 2018 ini. Diharapkan semua jajaran polri bagian perencanaan dapat menyusun rencana anggaran dengan baik sehingga tugas tugas Polda Gorontalo dapat berjalan dengan baik sehingga berdampak kepada pelayanan kepada masyarakat. Untuk melakuikan sinkronisasi dengan kegiatan pemerintah daerah maka dihadirkan Kepala Bapeda Propinsi Gorontalo.

Kepala Bappeda Propinsi Gorontalo, Budianto Sidiki, mengapresiasi atas kesempatan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan paparan di musrenbang tersebut. Budianto Sidiki,memaparkan Visi, Misi dan Program strategis yang dicanangkan oleh pemerintahan daerah. Hal ini perlu diketahui oleh jajaran Polda Gorontalo supaya dapat terjadi sinergi dalam pelaksanaan program yang bertujuan untuk ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Pengalokasian APBD bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Disisi lain Polri berkepentingan masyarakat yang tingkat kesejahteraan nya baik akan menurunkan tingkat kriminalitas ditengah masyarakat.

Pada sesi Penutup, Kepala Kanwil DJPB Propinsi Gorontalo, Ismed Saputra, menjelaskan siklus pengelolaan keuangan. Dimulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Pertanggungjawaban khususnya terkait dengan revisi anggaran. Ismed Saputra, menjelaskan dalam menghadapi tahapan Pilpres di tahun 2018 yang masih kurang alokasi dananya dapat dilakukan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Dimana revisi ada yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan ada yang melalui Kanwil DJPB serta Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu. Ismed Saputra, juga menegaskan dalam penyusunan rencana kerja anggaran diminta mengikuti standar biaya yang ditetapkan serta memperhatikan batas akhir penyampaian revisi yang ditetapkan di tahun 2018. Acara diakhiri dengan tanya jawab, peserta sangat antusias menanyakan berbagai hal terkait dengan perencanaan, pengganggaran dan revisi anggaran.

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita