Mengurai Benang Kusut Pembangunan di Papua

INDONESIASATU.CO.ID:

Oleh: Adia Candra (Mahasiswa S2 Administrasi Publik, Fisipol UGM)

Tragedi berdarah di tanah Papua pada tanggal 1 Desember 2018 dengan terbunuhnya 31 pekerja dari PT. Istaka Karya dalam pembangunan proyek jembatan jalur trans Papua di kali Yigi dan kali Aurak, Kabupaten Nduga, karena ditembaki oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang merupakan salah satu kelompok separatis yang ada di Papua mengakibatkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengumumkan untuk menghentikan sementara proyek pembangunan jembatan di segmen 5 yang menghubungkan antara Wamena dan Mamugu. Tanah Papua dianugerahi Tuhan dengan Sumber Daya Alam yang melimpah, eksplorasi besar-besaran pemerintah sejak pada masa pemerintahan orde baru yang dianggap tidak seimbang dengan pembangunan di tanah papua, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pengembangan sumberdaya manusia, di tambah lagi pada masa orde baru Papua dijadikan sebagai Daerah Operasi Militer, yang berdampak terhadap gejolak masyarakat Papua dan menjadi latar belakang munculnya beberapa gerakan separatis di Papua akibat dorongan masyarakat Papua untuk memprotes atas ketidakadilan bangsa ini terhadap tanah Papua.    

UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang, merupakan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan pelayanan dan peningkatan pembangunan serta pemberdayaan di provinsi papua. Kebijakan yang diberikan pemerintah pusat dalam upaya peningkatan pembangunan dalam berbagai aspek dengan empat prioritas utama yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.  Di tambah dengan program-program pemerintah saat ini yang menitikberatkan pembangunan infrastruktur dengan dibangunya jalan trans Papua yang total panjang jaringan jalan Trans Papua 4.330 km, ditargetkan sudah tersambung semuanya dengan biaya anggaran yang sangat besar merupakan  suatu keseriusan pemerintah terhadap masa depan tanah Papua. “Belum terhubungnya jaringan jalan antar-kota yang menyebabkan harga barang menjadi mahal dan aksesabilitas jalur distribusi jadi terhambat, membuat perekonomian Papua kurang berkembang" ucap Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto.

Kondisi geografi dan topografi di beberapa kawasan proyek jalan trans Papua dan iklim ekstrim membuat waktu efektif bekerja menjadi tidak maksimal. Pembangunan Jalan Trans-Papua dengan total panjang 4.330,07 kilometer dilakukan dengan menembus gunung, hutan, serta membelah bukit. Tantangan lainnya yang tak kalah berat adalah konflik sosial masyarakat yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan pekerjaan seperti apa yang terjadi terhadap insiden terbunuhnya 31 pekerja dari PT. Istaka Karya dalam pembangunan proyek jembatan jalur trans Papua. Begitu kompleks permasalahan pembangunan yang ada di tanah Papua, keinginan besar pemerintah dengan prioritas pembangunan terhadap infrastruktur Papua demi meningkatkan perekonomian Papua belum tentu disambut baik oleh masyarakat Papua, tidak mudah membangun sesuatu di Papua. Anggaran yang melimpah, prioritas pembangunan bukan hal yang salah yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi bagaimana cara mengimplementasikan  program-program tersebut yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pihaknya tidak gentar, dan akan tetap melakukan pembangunan di Papua. "Tentunya kami sangat berduka, tapi pembangunan akan tetap berjalan. Kami tidak takut dengan hambatan yang terjadi," sebut Jokowi.*

  • Whatsapp

Index Berita