Anggota DPRD Tanah Datar Dinilai Tak Peduli Atas Kongkalikong Ganti Rugi PLN

INDONESIASATU.CO.ID:

TANAH DATAR - Ratusan masyarakat Lintau IX Koto Bersatu, Kabupaten Tanah Datar, datangi kantor Bupati setempat sampaikan orasi terkait ganti rugi pembangunan Saluran Udara Ekstra Tinggi (SUTET) yang di bangun oleh PLN sejak tahun 2013 silam, Rabu (25/10).

Sebelumnya, ratusan masa tersebut akan berorasi di depan Kantor DPRD Tanah Datar untuk sampaikan tuntutan mereka atas belum terpenuhinya ganti rugi yang pernah disepakati dengan pihak PT. PLN Induk II Medan.

"Kami rencana memang akan berorasi menyampaikan tuntutan ke DPRD Tanah Datar, sebelum ke kantor Bupati ini, tetapi disana (Kantor DPRD) kami dengar cuma ada Ketua DPRD saja," kata Indra Gunalan, Ketua Aksi Unjuk Rasa Lintau IX Koto Bersatu.

Indra menyebut, Seharusnya anggota DPRD Tanah Datar, ikut peduli dengan apa yang di alami masyarakat Tanah Datar tersebut terutama yang dialami warga Lintau IX Koto, serta ikut peduli untuk perjuangkan nasib masyarakat yang dirugikan oleh pihak PLN sejak 2013 silam itu.

"Dari 2013 silam permasalah ini terjadi, anggota Dewan Tidak peduli dengan jeritan masyarakat IX koto, yang secara nyata telah ditipu oleh pihak PLN tentang perjanjian ganti rugi. Makanya, jeritan hati ini langsung kami sampaikan ke kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu Bupati Irdinansyah Tarmizi," ucap Indra Gunalan sambil melayangkan pandangannya ke Gedung DPRD Tanah Datar.

Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menyebut bahwa dirinya sudah menunggu para pendemo di gedung DPRD setempat.

"Saya sudah menunggu dari tadi, informasi yang kami terima, pertama demo akan dilakukan ke kantor DPRD dan setelah itu ke kantor Bupati," ucap Anton Yondra.

Kemudian, Saat ditanya soal kehadiran anggota DPRD lainnya dalam menyambut dan mendengar tuntutan para pendemo tersebut, terutama para anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan lintau (Dapil III), ketua DPRD Anton Yondra mengatakan bahwa dirinya belum mencek kehadiran anggota tersebut.

"Belum saya cek lagi, hadir atau tidak anggota dewan yang dari dapil 3," kata Anton kepada awak media.

Sambung Anton, Sebagian anggota DPRD Tanah Datar saat ini, sedang melaksanakan perjalanan dinas ke luar kota, dan untuk mewakili anggota DPRD yang tidak ada tersebut serta rasa tanggung jawab, dirinya hadir mewakili anggota DPRD lainnya untuk duduk bersama dengan pendemo serta Forkopimda di Kantor Bupati setempat.

"Karena rasa tanggung jawab tadi, dari pada kosong sama sekali saya hadir kesini. Persoalaan anggota lainnya, hadir tidak hadir, merasa ini dibutuhkan atau tidak, itu saya serahkan kepada masyarakat untuk menilainya. Karena tadi ada terdengar dari masyarakat, kecewa terhadap anggota dewan yang tidak tampak," pungkas Ketua DPRD Tanah Datar.

Padahal, Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi, sengaja membatalkan pertemuannya dengan salah satu Menteri di Jakarta, karena mengetahui tentang adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Lintau IX Koto Bersatu, terkait persoalaan Ganti Rugi yang dilanggar oleh pihak PT. PLN Induk II Medan.

"Saya sengaja membatalkan pertemuan dengan menteri Pedesaan di Jakarta, karena hari ini mengetahui akan adanya aksi unjuk rasa dari masyarakat Lintau IX Koto," ungkap Bupati, di depan ratusan masa yang memadati halaman Kantor Bupati Tanah Datar.

Bupati sebut, Bahwa Pemkab Tanah Datar sudah berupaya meminta penjelasan ke pihak PLN atas ketidaksuaian ganti rugi tersebut yang belum juga menemui titik terang. Bupati pun berjanji akan meneruskan kejenjang pemerintahan lebih tinggi dan siap pasang badan.

"Sebetulnya saya kecewa dengan keputusan pihak PLN tersebut, dan saya akan pasang badan dalam memperjuangkan hak masyarakat Lintau yang merasa dirugikan. Saya berjanji akan meneruskan kasus ini kejenjang pemerintahan yang lebih tinggi guna memperjuangkan nasib masyarakat Lintau IX Koto," ucap Irdinansyah dengan lantang yang juga ikut didengar oleh Kapolres Tanah Datar AKBP. Bayuaji Yudha Prajas, Kajari Batusangkar M. Fatria dan beberapa Kepala OPD lainnya.

Setelah menyampaikan orasinya, perwakilan masyarakat melakukan pertemuan dengan unsur Forkopimda di Kantor Bupati dan masyarakat lainnya menunggu hasil rapat tersebut sebelum membubarkan diri untuk kembali kerumah masing-masing. (Ade)

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita